Publikasi

Berita & Informasi

Ikuti berbagai informasi, kegiatan, dan perkembangan terbaru dari PC KMHDI Malang.

Berita Lainnya

SiLPA Kota Malang Sisa 300 Milyar? Berikut Program Kerja yang Belum Terlaksana.Informasi

SiLPA Kota Malang Sisa 300 Milyar? Berikut Program Kerja yang Belum Terlaksana.

Bello

Admin23 Agustus 2026
Alasan mengapa negara religius biasanya terbelakang. Apa salah agama?Informasi

Alasan mengapa negara religius biasanya terbelakang. Apa salah agama?

Riset tahun 2024 yang dilakukan oleh majalah CEOWORLD menunjukan bahwa, 10 besar negara yang ‘mengaku’ religius merupakan negara dengan PDB per kapita terendah di dunia. Maksudnya secara sederhana adalah, Hasil produktivitas sebuah negara (pada periode tertentu), dibagi jumlah kepala di negara tersebut kecil. Sementara ironisnya, negara yang kita tuduh sebagai negara yang ‘tidak bertuhan’ atau sekuler, seperti negara-negara Skandinavia, China, Amerika Serikat dan lainya, merupakan negara dengan pendapatan per kapita tinggi, infrastruktur pendidikan jauh lebih bagus dan diidentifikasi sebagai negara maju. Lalu apakah agama adalah penghambat peradaban? Atau agama hanya relevan pada masanya? Secara Nilai, agama justru merupakan pendorong majunya sebuah peradaban. Revolusi Industri tidak akan pernah ada, jika tidak ada renaissans. Jepang tidak akan punya etos kerja yang baik jika tidak ada semangat Bushido, tidak akan ada peradaban besar jika kerajaan Hindu tidak pernah ada. Lalu kenapa saat ini agama terkesan seperti penghambat peradaban? Hal ini karena kita dipertontonkan dengan orang yang mengaku ‘Agen Tuhan’ tapi tidak mencerminkan manusia yang berketuhanan. Data pemantauan kasus kekerasan di lembaga pendidikan mencatat sekitar 20% terjadi di institusi pendidikan berbasis agama. Kita bahkan tidak asing dengan kasus-kasus lain yang semacam ini. Dalam Hindu ini disebut zaman Kaliyuga, yakni zaman dimana terjadinya kemerosotan moral dan terkadang susah membedakan mana kebenaran dan mana yang bukan. Lalu apa langkah praktis yang kita harus lakukan? Stop bangga dengan kejayaan masa lalu. Kalau belum move on sama prestasi masa lalu, kan tanda bahwa kita tidak terlalu berprestasi di masa sekarang wkwk. Stop Hidup Slow Living dan munafik. Tuhan tidak suka dengan orang pemalas yang suka metajen, mabuk, berjudi kemudian mengatas namakan agama/budaya. Apalagi tidak punya kontribusi terhadap society. Stop fokus sama simbol-simbol. Hanya karena kita sering melakukan ritual, bukan berarti kita sudah mengamalkan ajarannya. Sering kali ritual hanya membuat kita ‘merasa religius’ untuk kita yang tidak memahami esensinya. Berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan bidang masing-masing Ini adalah sebuah pertanyaan renungan untuk orang yang merasa religius. Bayangkan dirimu adalah Dewa Yama (Hakim akhirat). Kemudian kamu menemukan 2 orang: Orang yang sering sembahyang ke pura, tapi tidak punya kontribusi sama masyarakat. Orang yang tidak beragama, namun menciptakan software yang membuka jutaan lapangan pekerjaan. Jika harus memasukan salah satunya ke neraka, maka kamu memilih yang mana? Saya yakin jawabannya sama. Kalau seandainya benar… Tau dong apa yang harusnya dilakukan…

I Made Ariana23 Agustus 2026
Menhut Mending Turun, atau diturunkan?Opini

Menhut Mending Turun, atau diturunkan?

Tidak ada kata yang tepat yang bisa menggambarkan kabinet Prabowo saat ini selain kata Inkompetensi. Hal ini dikarenakan hampir sebagain besar anggota kabinet Prabowo gagal bahkan untuk hal-hal dasar seperti; bertanggungjawab, berintegritas, meminta maaf. Kita tidak asing dengan bagaimana gaya komunikasi dan tindakan anggota kabinet Merah Putih yang sering kali memancing amarah publik. Kita tidak lupa bagaimana kebocoran data yang merugikan masyarakat Indonesia tahun 2025 silam, kita masih ingat bagaimana seorang kepala badan program strategis negara, makan bergizi gratis yang melakukan penyimpangan hingga bahkan korupsi dan masih segar juga di ingatan kita betapa paniknya KOMDIGI ketika terdapat sebuah akun Instagram yang menguliti harga outfit para pejabat Indonesia sedemikian sehingga sampai-sampai harus membatasi akun tersebut. Salah satu yang tengah menjadi sorotan adalah Mentri Kehutan Raja Juli Antoni. Sepak terjangnya di dunia politik memang bisa dikatakan cukup matang, mulai dari jadi Ketum IPM hingga saat ini menjadi Sekjend PSI dan menjabat menjadi sorang Menhut. Kendati demikian, kematangannya tidak dalam hal menjadi seorang pejabat publik, terutama Mentri Kehutanan. Saya meyakini bahwa jabatan yang ia terima saat ini kuat dugaan saya merupakan bentuk politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden sebagai konsekuensi adanya pembentukan koalisi besar Prabowo-Gibran. Seberapa parah kebakaran di Kalimantan? Semenjak ia menjabat menjadi seorang Menhut, banyak dinamika yang terjadi sedemikian sehingga menunjukan inkompetensi beliau sebagai seorang Menhut. Tahun 2025 terjadi kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan 55.717 hektare hutan dan lahan terbakar. Sementara tahun 2026 terjadi kebakaran 53.964,97 hektare. memang terjadi penurunan namun ini bukanlah prestasi yang perlu dirayakan, mengingat angka tersebut merupakan angka yang belum final karena hingga saat artikel ini diterbitkan kebakaran masih terjadi kebakaran di 3.702 titik. Saya pikir masyarakat Indonesia terlalu permisif terhadap inkopetensi dan prilaku nirempati para pejabat. Per hari ini Menhut belum memberikan klarifikasi atau setidaknya permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak yang telah ditimbulkan, baik secara ekologis maupun ekonomi dan yang lebih "gila-nya" lagi, dibandingkan dengan menyampaikan permohonan maaf yang mana merupakan etika dasar semua manusia, beliau memilih untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab dan menyebarkan narasi seakan El Nino dan musim kemarau adalah penyebab tunggal dari terjadinya kejadian ini. Lalu jika memang benar penyebabnya adalah El Nino dan kemarau apakah membuat Menhut menjadi benar? Tidak. Bahkan ketika memang penyebab utamanya adalah El Nino dan kemarau panjang, pemerintah memiliki peran yang vital dalam memberikan sosialisasi sebagai upaya preventif untuk mencegah parahnya kebakaran hutan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah menunjukan empati kepada masyarakat yang terdampak, ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus dirumahkan karena asap yang mengancam kesehatan dan menghambat proses pembelajaran dan bahkan satwa yang kehilangan habitat mereka karena kegagalan dalam mencegahnya. Jangankan berempati, sepertinya Bapak Raja Juli tidak paham tentang komunikasi publik. Selain mengelak untuk bertanggungjawab, beliau juga melakukan eksploitasi dan menunggangi kejadian untuk kepentingan beliau. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan konten yang terkesan banyak gimmick. Sehingga hal ini membuat masyarakat skeptis dan mempertanyakan keseriusan komitmen Menhut dalam menangani kasus ini. Lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat sedikit lebih baik? Mundur! ini adalah tanggungjawab moral terakhir yang dapat diberikan sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Setidaknya dengan Bapak mundur, karir politik Bapak dijamin tidak akan mati, justru inilah saatnya untuk menunjukan kepada publik bahwa, di tengah pejabat yang korup dan enggan untuk mengoreksi diri, mundur adalah tindakan paling elegan dan berpotensi untuk membawa Bapak kepada viralitas (karena ini bukanlah hal yang umum dilakukan oleh pejabat di Indonesia). Sehingga mundur adalah cara paling elegan untuk mendapatkan pujian masyarakat. Dengan demikian, sekarang beliau sudah ada di persimpangan jalan, tetap menjabat dengan konsekuensi akan dijatuhkan masyarakat atau mengundurkan diri dan membangun lagi dari nol namun modal karir politiknya lebih besar. semua ada di tangan bapak.

I Made Ariana23 Agustus 2026
Setelah Kalimantan, Prabowo akan Bakar Papua?Umum

Setelah Kalimantan, Prabowo akan Bakar Papua?

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan sering dipandang sebagai persoalan musiman. Ketika musim kemarau datang, kebakaran meningkat. Ketika hujan turun, persoalan dianggap selesai. Pola seperti ini membuat kebakaran hutan terlihat sebagai bencana alam yang datang secara musiman. Menurut saya, cara pandang tersebut terlalu sederhana. Kemarau memang dapat memperbesar risiko kebakaran. Namun, kemarau tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa hutan dan lahan terbakar dalam skala yang sangat besar. Faktor cuaca menentukan seberapa mudah api menyebar dan seberapa sulit api dipadamkan. Akan tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang menyalakan api, untuk kepentingan apa, dan mengapa praktik tersebut terus berulang? Data kebakaran Indonesia pada 2015 memberikan gambaran yang jelas. World Bank mencatat sekitar 2,6 juta hektare lahan terbakar antara Juni dan Oktober 2015. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pembakaran oleh manusia menjadi faktor penting. Lebih dari 100.000 titik api berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dan penggunaan api untuk memperoleh akses terhadap lahan dengan biaya lebih murah. Kondisi El Nio kemudian memperburuk situasi karena kekeringan membuat api lebih mudah menyebar dan lebih sulit dikendalikan. Artinya, persoalannya bukan sekadar "musim kemarau". Ada hubungan antara kondisi iklim, penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, dan penegakan hukum. Selain itu pada 2015, World Bank memperkirakan kebakaran dan kabut asap menyebabkan kerugian sekitar US$16,1 miliar atau Rp221 triliun, setara dengan sekitar 1,9% PDB Indonesia pada saat itu. Kerugian tersebut mencakup sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga biaya penanganan kebakaran. Sebegitu besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kendati demikian, penanganan oleh pemerintah sering kali membuat kita bertanya "pemerintah sebenarnya serius atau enggak sih" karena biasanya setelahnya tak lebih dari menghilangkan 'gejala' bukan menghilangkan penyakitnya. Jika pemerintah memang serius maka, yang ditangani adalah bagaimana 'menghancurkan' jaringan mafia kayu dan sawit (karena sebagian besar kasus berkaitan dengan industri ini) bukan hanya menangkap pelaku di bawah yang merupakan suruhannya. Yang sudah lumrah terjadi di Indonesia saat ini adalah, hubungan antara penguasa dan pengusaha yang sedemikian harmonis sehingga, terjadi hubungan timbal balik yang tidak sehat. Ketika seseorang ingin menjadi seorang pejabat, maka sudah menjadi hal yang lumrah pembiayaannya dibantu oleh pengusaha. Hubungan ini berpotensi akan menimbulkan konflik kepentingan, ketika seorang penguasa memiliki tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan memuluskan kepentingan bohirnya maka disanalah sebetulnya awal dari salah satu sebab kehancuran negara. Salah satu politisi terbesar di Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto, merupakan seorang penguasa dan sekaligus pengusaha. Semenjak era kepemimpinan beliau, deforestasi di Indonesia meningkat tajam menjadi 433.751 hektare setara dengan 6 kali luas Singapura, hanya dalam 1 tahun. Jika ini terus dibiarkan terjadi maka ini akan berpotensi besar menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih masif. Kabar baiknya adalah.. Pulau-pulau seperti Sumatera, dahulu terkenal dengan berita pembakaran lahan yang masif, saat ini sudah tidak sekencang dulu. Alasannya adalah sudah sedikit hutan yang bisa dikonversi jadi lahan sawit, karena sudah hampir semua tempat berisi perkebunan sawit. Kejadian kebakaran belakangan dan beberapa tahun kedepan (berdasarkan prediksi saya) akan masif terjadi di Kalimantan. Mungkin juga 5-10 tahun kedepan kebakaran akan terjadi di Papua sana, seiring dengan bergulirnya narasi ketahanan pangan yang dibangun oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Narasi yang sedemikan akan menyababkan angka alih fungsi lahan meningkat sehingga, besar kemungkinan akan ada pembakaran hutan di Papua. Terlepas dari itu semua, sebagai seorang mahasiswa Jurusan Manajemen Pemasaran, saya prihatin dengan relawan dan tim pemasarannya Prabowo/Gibran nanti di 2029. Saya pikir terlalu banyak kekacauan yang disebabkan oleh rezim hari ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa 10 tahun keburukan rezim Jokowi dilakukan oleh Prabowo hanya dalam 2 tahun. Bagaimanakah nanti manuver marketing yang akan dilakukan oleh tim meraka, saya sangat antusias menunggunya. Terakhir saya ingin kamu memahami bahwa pemerintahan yang lalim adalah karma yang diturunkan oleh Tuhan terhadap masyarakat yang malas. Malas untuk riset, malas untuk belajar, malas untuk mencari tahu, malas untuk berpikir mandiri dan keluar dari algoritma media sosial, sehingga dengan mekanisme demokrasi memungkinkan, mereka yang malas untuk semua hal akan diberikan pemimpin yang pandai dan licik dalam memanfaatkan kemalasan ini. Jadi nanti jangan sekali-kali malas untuk memilih karena suara kita begitu berarti untuk kehidupan mendatang.

I Made Ariana23 Agustus 2026
Tanya Asisten AI