Menhut Mending Turun, atau diturunkan?

Tidak ada kata yang tepat yang bisa menggambarkan kabinet Prabowo saat ini selain kata Inkompetensi. Hal ini dikarenakan hampir sebagain besar anggota kabinet Prabowo gagal bahkan untuk hal-hal dasar seperti; bertanggungjawab, berintegritas, meminta maaf. Kita tidak asing dengan bagaimana gaya komunikasi dan tindakan anggota kabinet Merah Putih yang sering kali memancing amarah publik. Kita tidak lupa bagaimana kebocoran data yang merugikan masyarakat Indonesia tahun 2025 silam, kita masih ingat bagaimana seorang kepala badan program strategis negara, makan bergizi gratis yang melakukan penyimpangan hingga bahkan korupsi dan masih segar juga di ingatan kita betapa paniknya KOMDIGI ketika terdapat sebuah akun Instagram yang menguliti harga outfit para pejabat Indonesia sedemikian sehingga sampai-sampai harus membatasi akun tersebut. Salah satu yang tengah menjadi sorotan adalah Mentri Kehutan Raja Juli Antoni. Sepak terjangnya di dunia politik memang bisa dikatakan cukup matang, mulai dari jadi Ketum IPM hingga saat ini menjadi Sekjend PSI dan menjabat menjadi sorang Menhut. Kendati demikian, kematangannya tidak dalam hal menjadi seorang pejabat publik, terutama Mentri Kehutanan. Saya meyakini bahwa jabatan yang ia terima saat ini kuat dugaan saya merupakan bentuk politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden sebagai konsekuensi adanya pembentukan koalisi besar Prabowo-Gibran. Seberapa parah kebakaran di Kalimantan? Semenjak ia menjabat menjadi seorang Menhut, banyak dinamika yang terjadi sedemikian sehingga menunjukan inkompetensi beliau sebagai seorang Menhut. Tahun 2025 terjadi kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan 55.717 hektare hutan dan lahan terbakar. Sementara tahun 2026 terjadi kebakaran 53.964,97 hektare. memang terjadi penurunan namun ini bukanlah prestasi yang perlu dirayakan, mengingat angka tersebut merupakan angka yang belum final karena hingga saat artikel ini diterbitkan kebakaran masih terjadi kebakaran di 3.702 titik. Saya pikir masyarakat Indonesia terlalu permisif terhadap inkopetensi dan prilaku nirempati para pejabat. Per hari ini Menhut belum memberikan klarifikasi atau setidaknya permohonan maaf kepada masyarakat atas dampak yang telah ditimbulkan, baik secara ekologis maupun ekonomi dan yang lebih "gila-nya" lagi, dibandingkan dengan menyampaikan permohonan maaf yang mana merupakan etika dasar semua manusia, beliau memilih untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab dan menyebarkan narasi seakan El Nino dan musim kemarau adalah penyebab tunggal dari terjadinya kejadian ini. Lalu jika memang benar penyebabnya adalah El Nino dan kemarau apakah membuat Menhut menjadi benar? Tidak. Bahkan ketika memang penyebab utamanya adalah El Nino dan kemarau panjang, pemerintah memiliki peran yang vital dalam memberikan sosialisasi sebagai upaya preventif untuk mencegah parahnya kebakaran hutan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah menunjukan empati kepada masyarakat yang terdampak, ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan, anak-anak yang harus dirumahkan karena asap yang mengancam kesehatan dan menghambat proses pembelajaran dan bahkan satwa yang kehilangan habitat mereka karena kegagalan dalam mencegahnya. Jangankan berempati, sepertinya Bapak Raja Juli tidak paham tentang komunikasi publik. Selain mengelak untuk bertanggungjawab, beliau juga melakukan eksploitasi dan menunggangi kejadian untuk kepentingan beliau. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan konten yang terkesan banyak gimmick. Sehingga hal ini membuat masyarakat skeptis dan mempertanyakan keseriusan komitmen Menhut dalam menangani kasus ini. Lalu apa yang harus dilakukan untuk membuat sedikit lebih baik? Mundur! ini adalah tanggungjawab moral terakhir yang dapat diberikan sebagai bentuk pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Setidaknya dengan Bapak mundur, karir politik Bapak dijamin tidak akan mati, justru inilah saatnya untuk menunjukan kepada publik bahwa, di tengah pejabat yang korup dan enggan untuk mengoreksi diri, mundur adalah tindakan paling elegan dan berpotensi untuk membawa Bapak kepada viralitas (karena ini bukanlah hal yang umum dilakukan oleh pejabat di Indonesia). Sehingga mundur adalah cara paling elegan untuk mendapatkan pujian masyarakat. Dengan demikian, sekarang beliau sudah ada di persimpangan jalan, tetap menjabat dengan konsekuensi akan dijatuhkan masyarakat atau mengundurkan diri dan membangun lagi dari nol namun modal karir politiknya lebih besar. semua ada di tangan bapak.