Setelah Kalimantan, Prabowo akan Bakar Papua?

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan sering dipandang sebagai persoalan musiman. Ketika musim kemarau datang, kebakaran meningkat. Ketika hujan turun, persoalan dianggap selesai. Pola seperti ini membuat kebakaran hutan terlihat sebagai bencana alam yang datang secara musiman. Menurut saya, cara pandang tersebut terlalu sederhana. Kemarau memang dapat memperbesar risiko kebakaran. Namun, kemarau tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa hutan dan lahan terbakar dalam skala yang sangat besar. Faktor cuaca menentukan seberapa mudah api menyebar dan seberapa sulit api dipadamkan. Akan tetapi, pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang menyalakan api, untuk kepentingan apa, dan mengapa praktik tersebut terus berulang? Data kebakaran Indonesia pada 2015 memberikan gambaran yang jelas. World Bank mencatat sekitar 2,6 juta hektare lahan terbakar antara Juni dan Oktober 2015. Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa pembakaran oleh manusia menjadi faktor penting. Lebih dari 100.000 titik api berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dan penggunaan api untuk memperoleh akses terhadap lahan dengan biaya lebih murah. Kondisi El Nio kemudian memperburuk situasi karena kekeringan membuat api lebih mudah menyebar dan lebih sulit dikendalikan. Artinya, persoalannya bukan sekadar "musim kemarau". Ada hubungan antara kondisi iklim, penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, dan penegakan hukum. Selain itu pada 2015, World Bank memperkirakan kebakaran dan kabut asap menyebabkan kerugian sekitar US$16,1 miliar atau Rp221 triliun, setara dengan sekitar 1,9% PDB Indonesia pada saat itu. Kerugian tersebut mencakup sektor pertanian, kehutanan, perdagangan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga biaya penanganan kebakaran. Sebegitu besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kendati demikian, penanganan oleh pemerintah sering kali membuat kita bertanya "pemerintah sebenarnya serius atau enggak sih" karena biasanya setelahnya tak lebih dari menghilangkan 'gejala' bukan menghilangkan penyakitnya. Jika pemerintah memang serius maka, yang ditangani adalah bagaimana 'menghancurkan' jaringan mafia kayu dan sawit (karena sebagian besar kasus berkaitan dengan industri ini) bukan hanya menangkap pelaku di bawah yang merupakan suruhannya. Yang sudah lumrah terjadi di Indonesia saat ini adalah, hubungan antara penguasa dan pengusaha yang sedemikian harmonis sehingga, terjadi hubungan timbal balik yang tidak sehat. Ketika seseorang ingin menjadi seorang pejabat, maka sudah menjadi hal yang lumrah pembiayaannya dibantu oleh pengusaha. Hubungan ini berpotensi akan menimbulkan konflik kepentingan, ketika seorang penguasa memiliki tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan memuluskan kepentingan bohirnya maka disanalah sebetulnya awal dari salah satu sebab kehancuran negara. Salah satu politisi terbesar di Indonesia saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto, merupakan seorang penguasa dan sekaligus pengusaha. Semenjak era kepemimpinan beliau, deforestasi di Indonesia meningkat tajam menjadi 433.751 hektare setara dengan 6 kali luas Singapura, hanya dalam 1 tahun. Jika ini terus dibiarkan terjadi maka ini akan berpotensi besar menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih masif. Kabar baiknya adalah.. Pulau-pulau seperti Sumatera, dahulu terkenal dengan berita pembakaran lahan yang masif, saat ini sudah tidak sekencang dulu. Alasannya adalah sudah sedikit hutan yang bisa dikonversi jadi lahan sawit, karena sudah hampir semua tempat berisi perkebunan sawit. Kejadian kebakaran belakangan dan beberapa tahun kedepan (berdasarkan prediksi saya) akan masif terjadi di Kalimantan. Mungkin juga 5-10 tahun kedepan kebakaran akan terjadi di Papua sana, seiring dengan bergulirnya narasi ketahanan pangan yang dibangun oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Narasi yang sedemikan akan menyababkan angka alih fungsi lahan meningkat sehingga, besar kemungkinan akan ada pembakaran hutan di Papua. Terlepas dari itu semua, sebagai seorang mahasiswa Jurusan Manajemen Pemasaran, saya prihatin dengan relawan dan tim pemasarannya Prabowo/Gibran nanti di 2029. Saya pikir terlalu banyak kekacauan yang disebabkan oleh rezim hari ini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa 10 tahun keburukan rezim Jokowi dilakukan oleh Prabowo hanya dalam 2 tahun. Bagaimanakah nanti manuver marketing yang akan dilakukan oleh tim meraka, saya sangat antusias menunggunya. Terakhir saya ingin kamu memahami bahwa pemerintahan yang lalim adalah karma yang diturunkan oleh Tuhan terhadap masyarakat yang malas. Malas untuk riset, malas untuk belajar, malas untuk mencari tahu, malas untuk berpikir mandiri dan keluar dari algoritma media sosial, sehingga dengan mekanisme demokrasi memungkinkan, mereka yang malas untuk semua hal akan diberikan pemimpin yang pandai dan licik dalam memanfaatkan kemalasan ini. Jadi nanti jangan sekali-kali malas untuk memilih karena suara kita begitu berarti untuk kehidupan mendatang.