Dari Panggung Seremoni ke Lumbung Ekonomi: Menakar Kemandirian PHDI di Mahasabha XIII

5 Oktober 2026 - Mahasabha XIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pada 8 Oktober 2026 di Jakarta disambut dengan banyak harapan. Sebagian besar perbincangan berkisar pada siapa yang akan memimpin, bagaimana luka dualisme bisa dipulihkan, dan seberapa dekat relasi Parisada dengan Istana. Semua itu penting. Namun ada satu pertanyaan yang lebih mendasar dan jarang dibicarakan secara terbuka: dengan kekuatan apa PHDI akan berdiri di hadapan negara dan masyarakat?

Kedekatan dengan kekuasaan bisa membuka pintu. Tetapi organisasi yang hanya mengandalkan kedekatan akan selalu berada di posisi meminta. Posisi tawar yang kokoh justru lahir dari kemandirian, yaitu ketika sebuah organisasi punya basis ekonomi sendiri, punya data umat yang akurat, dan punya kader yang siap mengisi ruang-ruang pembangunan. Dalam kerangka itulah Mahasabha kali ini semestinya menjadi titik balik: dari Parisada yang sibuk dengan panggung seremoni menuju Parisada yang mampu menjadi lumbung ekonomi umat.

Selama ini denyut organisasi keumatan kita banyak bergantung pada dua sumber: dana punia yang sifatnya insidental dan bantuan pemerintah yang sifatnya programatik. Keduanya mulia, tetapi tidak cukup untuk menopang organisasi berskala nasional yang mengayomi umat dari Aceh hingga Papua. Ketergantungan semacam ini membuat program mudah terhenti ketika anggaran tidak turun, dan membuat organisasi rentan ditarik-tarik kepentingan jangka pendek.

Ormas keagamaan besar di negeri ini sudah lama membuktikan bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi pengaruh. Mereka mengelola sekolah, rumah sakit, koperasi, hingga lembaga keuangan. Pengaruh mereka di tingkat nasional tidak semata lahir dari jumlah anggota, tetapi dari kemampuan menghadirkan layanan nyata yang dirasakan masyarakat luas. Umat Hindu memang minoritas secara jumlah, tetapi kita tidak boleh minoritas dalam gagasan dan kapasitas. Karena itu, saya mendorong agar kepengurusan hasil Mahasabha XIII menempatkan tiga agenda kemandirian sebagai program prioritas.

Pertama, pembentukan Dana Abadi Umat Hindu yang dikelola secara profesional dan transparan. Dana punia yang terkumpul tidak lagi habis untuk kegiatan sesaat, melainkan sebagian diinvestasikan pada instrumen yang aman, dan hasilnya digunakan untuk beasiswa, pembinaan pasraman, dan pelayanan umat di daerah minoritas. Syaratnya mutlak: audit terbuka dan laporan publik secara berkala. Kepercayaan umat yang sempat terkikis hanya bisa dipulihkan dengan akuntabilitas.

Kedua, penguatan tata kelola organisasi berbasis data. Hingga hari ini kita belum memiliki peta potensi umat yang utuh: berapa pelaku usaha Hindu di luar Bali, sektor apa yang mereka geluti, di mana kantong-kantong umat yang paling membutuhkan pendampingan ekonomi. Tanpa data, program akan selalu bersifat tebak-tebakan. PHDI perlu membangun basis data umat dan potensi ekonomi sebagai infrastruktur dasar organisasi modern.

Ketiga, pembentukan badan usaha milik Parisada yang dikelola secara terpisah dari struktur kepengurusan keagamaan. Pemisahan ini penting agar fungsi spiritual tetap terjaga marwahnya, sementara unit usaha dapat bergerak lincah dengan logika profesional dan diawasi secara ketat.

Kita sering lupa bahwa ekosistem keagamaan Hindu sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Kebutuhan sarana upakara, mulai dari bunga, janur, dupa, hingga perlengkapan upacara, berputar setiap hari di rumah tangga umat. Sayangnya, rantai pasoknya kerap tidak dikuasai oleh umat sendiri. Bila PHDI mampu memfasilitasi koperasi produsen upakara, standardisasi produk, hingga pemasaran digital, maka perputaran ekonomi itu dapat kembali menyejahterakan umat.

Bali telah lama memberi contoh melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berbasis desa adat, sebuah model keuangan komunitas yang tumbuh dari nilai lokal dan kepercayaan bersama. Pengalaman ini, dengan segala pelajaran baik dan buruknya, layak dikaji untuk direplikasi dalam bentuk koperasi umat di daerah lain, tentu dengan penyesuaian terhadap regulasi dan karakter wilayah masing-masing.

Dari sisi pariwisata, peluangnya bahkan lebih terang. Revitalisasi Candi Prambanan sebagai pusat ibadah Hindu harus dibaca bukan hanya sebagai proyek pemerintah, tetapi juga sebagai peluang bagi umat untuk terlibat aktif. Wisata spiritual dan tirtayatra, dari Prambanan, Bali, kawasan Tengger, Lombok, hingga pura-pura bersejarah di berbagai daerah, dapat dikembangkan menjadi jaringan pariwisata berbasis komunitas. Umat setempat tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah sucinya sendiri; mereka harus menjadi pengelola, pemandu, penyedia homestay, dan pelaku UMKM di sekitarnya. PHDI dapat mengambil peran sebagai penghubung antara komunitas, pemerintah daerah, dan pelaku industri, sekaligus penjaga agar komersialisasi tidak menggerus kesucian tempat ibadah.

Semua agenda di atas akan berhenti di atas kertas tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Di sinilah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Hindu, termasuk KMHDI, memiliki peran strategis. Setiap tahun lahir ribuan sarjana Hindu dari berbagai disiplin ilmu: ekonomi, hukum, teknologi, pertanian, pariwisata, hingga kesehatan. Sayangnya, banyak dari mereka berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung dengan agenda besar keumatan.

PHDI perlu membangun sistem manajemen potensi kader yang terintegrasi dengan organisasi kepemudaan Hindu. Bentuknya bisa berupa bank talenta umat, program inkubasi wirausaha muda Hindu, hingga skema magang di unit-unit usaha Parisada. Kader muda tidak cukup hanya dilibatkan sebagai panitia acara atau pengisi barisan saat upacara; mereka harus diberi ruang untuk merancang, mengeksekusi, dan bertanggung jawab atas program nyata. Regenerasi kepemimpinan yang sehat lahir dari proses kaderisasi yang berjenjang dan terukur, bukan dari pertarungan faksi menjelang Mahasabha.

Pada akhirnya, nilai sebuah organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional tidak diukur dari seberapa sering pemimpinnya tampil bersama pejabat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan umat dan bangsa. Ketika PHDI mampu menghadirkan beasiswa dari dana abadinya sendiri, menghidupkan koperasi umat di daerah transmigrasi, menjadikan kawasan suci sebagai motor ekonomi lokal, dan mencetak kader yang berdaya saing, maka pengakuan negara akan datang dengan sendirinya. Saat itu Parisada tidak lagi menunggu "sentuhan Istana", karena Parisada sudah menjadi mitra yang dibutuhkan.

Mahasabha XIII adalah momentum untuk menetapkan arah tersebut. Siapa pun yang terpilih, umat berhak menagih komitmen yang terukur: peta jalan kemandirian ekonomi dengan target yang jelas, tata kelola yang transparan, dan ruang yang nyata bagi generasi muda. Sudah waktunya energi kita beralih dari memperebutkan kursi menjadi membangun lumbung. Sebab organisasi yang mandiri adalah organisasi yang bermartabat, dan umat yang berdaya adalah sumbangsih terbaik Hindu bagi Indonesia.

Oleh: Gde Bayu Pangestu AW,S.E.

Wakil Ketua Umum PP KMHDI

Bidang Pariwisata, Ekonomi, dan Manajemen Potensi Kader